Suku Tanjung Warning Pemkab Agam
Bahkan, kaum suku Tanjung sengaja memberi tengat waktu 3 hari kerja terhitung mulai Senin-Rabu (28-30/12) pekan depan, dan jika tidak ada solusi yang pas, warga akan mengusung aksi unjukrasa ke kantor gubernur dan DPRD Sumbar.
Dalam surat No.11/SK-KPT/NM-XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan pada bupati Agam oleh kaum suku Tanjung Limo Payuang nagari Manggopoh yang meminta penyelesaian kasus PT.MA dengan kaum suku Tanjung .
Surat yang ditandatangani jurubicara kaum suku Tanjung Edlerman,SE, Nasaruddin, Anwar Jera dan Sudirman berisi 6 poin pernyataan, menyebut setelah 35 hari aksi unjukrasa warga bahkan sengaja membuat tenda-tenda darurat di lokasi aksi, tidak ada sikap yang jelas bahkan bupati tidak bergeming.
Dilain pihak, sebut Edlerman, pihaknya meminta Pemkab Agam untuk menghentikan panen buah (TBS) sawit sebelum ada kesepakatan.
" Kami minta hal itu direalisasikan karena sejauh ini tidak ada solusi yang pas bisa dihasilkan Pemkab Agam, kami juga akan memboikot kewajiban pada Pemkab Agam sampai ada penyelesaian yang jelas dan tegas," ulas Edlerman.
Sementara itu, bupati Agam Aristo Munandar dan kepala badan Kesbangpol Agam M.Dt. Maruhun menyebut, pihaknya masih terus berupaya mencari solusi yang pas.
" Dalam waktu dekat, diupayakan digelar dialog kembali, kami sudah ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan," tegas Aristo.
Aristo mengharapkan warga menahan diri. Pasalnya mencari pola penyelesaian dibutuhkan waktu dan pendekatan ekstra. " Kami masih terus berupaya," sebut bupati Agam itu lagi.
Disisi lain, M.Dt.Maruhun, Kepala Kesbangpol Agam menyebut pihaknya berupaya intensif menjalin komunikasi dengan pimpinan PT.MA. Sasarannya agar komunikasi dua arah dalam upaya mencari penyelesaian bisa dilakukan.
" Kita masih terus mencari upaya penyelesaian yang pas, " sebutnya.
Komentar
Posting Komentar